Hati-Hati Kena Sanksi Renovasi Tanpa IMB

Renovasi Rumah Tak Ada IMB, Hati-Hati Kena Sanksi!

Steven Sukamto• febuari 28, 2017

Jasarenovasi.net – Satu hal yang harus diketahui seseorang sebelum melakukan renovasi rumah adalah mereka juga harus memperbarui Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB terbaru ini harus memuat detail bangunan terbaru.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2010, tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (“Permendagri No. 32/2010”), yang berbunyi:

“Izin mendirikan bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.”

Artinya, masyarakat yang tengah berencana merenovasi rumah juga wajib mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Namun bagi renovasi kecil atas rumah tinggal di wilayah Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KepGub DKI No. 76/2000, dimungkinkan untuk mendapatkan Izin Khusus/ Keterangan Membangun.

Izin ini diterbitkan oleh Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

 

Renovasi yang memerlukan IMB, meliputi;

• Menambah jumlah kamar tidur

• Membongkar dinding untuk memperluas ruang

• Merancang bangunan baru baik di atas maupun di samping

• Mengubah fasad (tampak muka)

Sementara menurut Perda No. 7/1991 Pasal 17 ayat 2, pembangunan atau renovasi rumah yang kurang dari 12 meter persegi tidak perlu menggunakan IMB.

 

Selain itu, renovasi rumah yang tidak memerlukan IMB juga berlaku untuk kondisi:

• Pekerjaan yang termasuk dalam kategori pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa.

• Mendirikan bangunan di halaman belakang yang volumenya tidak lebih dari 12m2.

• Membangun bangunan di bawah tanah.

Perlu diketahui, masing-masing kabupaten maupun provinsi memiliki aturan dan persyaratan sendiri mengenai tata cara permohonan IMB. Pelayanan pembuatannya pun bisa dilakukan baik secara offline atau online.

Bila menempuh metode online, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) setempat. Semua pendaftaran akan dilakukan lewat internet dengan mengakseswww.dppb.go.id.

Berbicara biaya pengurusan atau retribusi IMB, juga berbeda-beda di setiap daerah. Besaran biaya pun tergantung pada spesifikasi rumah.

Pahami sanksinya

IMB kerap dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, jika ditelusuri pembangunan atau renovasi rumah tidak disertakan IMB, akan ada sanksi yang berlaku dan dinilai cukup memberatkan.

Pemilik rumah dalam hal ini dapat dikenai sanksi administratif maupun sanksi penghentian sementara, sampai dengan diperolehnya Izin Mendirikan Bangunan. Ancaman ini seperti tertuang dalam Pasal 115 ayat [1] PP 36/2005.

Sementara merujuk Pasal 115 ayat [2] PP 36/2005, pemilik rumah yang tidak mengantongi IMB juga dapat dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Selain sanksi administratif, pemilik pun bisa dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun (Pasal 45 ayat [2] UUBG).

Lalu, bagaimana jika rumah sudah terlanjur direnovasi namun belum ada IMB-nya? Berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UUBG disebutkan bahwa;

“Bangunan yang telah berdiri, tetapi belum memiliki izin pada saat undang-undang ini diberlakukan, maka untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”

 

Keterangan lebih lengkap hubungi tim Excel Group

SMS/Call/WA/Line:

0838.888.0910 (Steven Sukamto)

0818.818.720 (Alternatif)

PIN 5D949B9A

Email: jasarenovasinet@gmail.com / steven.sukamto@yahoo.com

* jika kami belum menjawab telepon, mohon berkenan via SMS/WA dulu

Comments

comments

Posted in Uncategorized and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *